Sleekr Blog presented by Mekari

Pemberian gaji atau upah setiap bulan merupakan kewajiban dari perusahaan yang memiliki karyawan. Waktu serta besaran pemberiannya tentu telah tercantum dalam perjanjian kerja yang dibuat sebelumnya, ketika calon karyawan akan masuk dan bergabung ke dalam perusahaan tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa aturan main dalam penetapan besaran upah yang diberikan kepada setiap karyawan. Aturan ini disebut dengan UMK atau Upah minimum kota/kabupaten. Artinya, setiap karyawan yang bekerja berhak atas sejumlah upah yang ditentukan oleh gubernur, dengan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi atau rekomendasi dari bupati/walikota. Sistem ini yang diberlakukan di ibu kota Indonesia, jika perusahaan Anda berada di Jakarta, upah minimum ini disebut dengan UMK Jakarta.

Besaran UMK sendiri, untuk kasus di wilayah Jakarta, tentu mempertimbangkan berbagai hal. Pertimbangan paling penting adalah mengenai biaya hidup yang meliputi harga bahan pokok, biaya tinggal, serta harga bahan bakar minyak. Tiga faktor ini sangat menentukan besaran UMK Jakarta mengingat kondisi ketiganya yang cenderung dinamis, meski tentu diharapkan selalu dalam margin wajar.

UMK sendiri, setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Kenaikan besaran UMK selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan pengusaha, serikat kerja atau karyawan, serta pemerintah daerah. Pengusaha sendiri berkomitmen selalu meningkatkan besaran UMK agar mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Dari sisi serikat pekerja, kenaikan UMK selalu menjadi tuntutan utama setiap tahun karena serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan karyawan atau buruh yang menjadi anggotanya. Kemudian dari sisi pemerintah daerah, menjadi penengah sekaligus pengambil kebijakan. Peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta, harus memiliki data lengkap mengenai biaya hidup dan perkembangan industri di daerahnya sehingga mendapat angka yang seimbang antara kemampuan pengusaha dan tuntutan karyawan.

UMK Jakarta sendiri pada tahun 2018 terbilang cukup tinggi. Besaran yang menjadi ambang batas adalah Rp3.648.035. Jika dibandingkan dengan daerah lain, misalnya saja upah minimum yang berlaku di provinsi Jawa Tengah yang hanya berada pada kisaran Rp1.486.065, tentu UMK Jakarta sangat besar. Namun demikian, nilai ini tidak bisa dilihat semata dari jumlahnya saja, namun juga pembanding dengan biaya hidup yang harus menjadi tanggungan di setiap daerah. Secara awam tentu masyarakat juga paham bahwa biaya hidup di Jakarta lebih besar dari biaya hidup di Jawa Tengah secara umum.

Untuk tahun 2019 mendatang, besaran UMK yang berlaku telah ditetapkan. Penetapan tersebut diatur dalam regulasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 pada 1 November lalu. Upah tahun 2019 ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 8,03%, dari Rp3.648.035 menjadi Rp3.940.973. kenaikan ini jauh dari tuntutan serikat pekerja yang awalnya memberikan angka kenaikan sebesar 20 hingga 25%. Angka ini dirasa terlalu berat bagi pengusaha.

Mengenai besaran UMK yang berlaku, tentu sangat penting untuk diketahui setiap perusahaan yang berada di Jakarta. Penetapan besaran UMK ini telah menjadi aturan baku yang harus ditaati oleh setiap perusahaan atas nama meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Lalu bagaimana jika perusahaan di Jakarta dalam kondisi tidak dapat memberikan besaran upah senilai UMK Jakarta? Perusahaan bisa mengajukan permohonan penangguhan kepada gubernur melalui instansi terkait sehingga dapat diberikan keringanan.

UMK Jakarta sendiri, dan secara umum disetiap daerah di Indonesia, akan berlaku mulai 1 Januari 2019. Masih terdapat sisa waktu yang bisa digunakan untuk mempersiapkan kenaikan upah yang akan jadi kewajiban perusahaan serta memperhitungkan dengan cermat jika mungkin perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan besaran upah sesuai UMK. Kenaikan UMK Jakarta tentu telah memperhitungkan juga faktor perkembangan/pertumbuhan industri sehingga sewajarnya jika besaran ditetapkan pada angka Rp3.940.973.

Untuk masalah ketepatan waktu pembayaran dan variabel yang jadi dasar perhitungan, Anda bisa memercayakan pada layanan HR tepercaya seperti Sleekr. Sleekr merupakan layanan HR yang tersedia untuk membantu Anda mengelola pengupahan karyawan sehingga bisa dibayarkan tepat waktu tanpa harus repot mengurusnya dengan aplikasi tradisional seperti aplikasi Spreadsheet. Selain itu, Sleekr juga dapat secara otomatis mengintegrasikan pembayaran upah dengan potongan pajak, BPJS Kesehatan, serta berbagai kewajiban lain yang jadi tanggung jawab dari perusahaan dan karyawan. Percayakan penghitungan serta pembayaran upah karyawan Anda dengan Sleekr agar efisien dan tepat waktu.