×

Tunjangan Hari Raya: Panduan Lengkap dan Cara Menghitung THR

June 12, 2017 Human Resources (HR)

Hari Raya Idul Fitri menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Beberapa hari sebelum Idul Fitri, Anda diharuskan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan Anda agar mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan tambahan terkait Idul Fitri. Untuk memastikan bahwa setiap karyawan Anda mendapatkan THR yang sesuai hak mereka, sebaiknya Anda memerhatikan cara menghitung THR berikut ini. Tidak ketinggalan pula beberapa panduan lain terkait pemberian THR yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Cara menghitung THRSudahkah Anda memberikan THR sesuai hak karyawan? (Source: commons.wikimedia.org)

  1. Apa yang Dimaksud dengan THR?

    THR adalah hak pendapatan karyawan yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan menjelang Hari Raya Keagamaan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, Hari Raya Keagamaan mengacu pada Hari Raya Idul Fitri bagi karyawan beragama Islam, Hari Raya Natal bagi karyawan beragama Katolik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi karyawan beragama Hindu, dan Hari Raya Waisak bagi karyawan beragama Buddha. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa THR tidak hanya diberikan kepada karyawan yang beragama Islam saja, melainkan diberikan kepada karyawan seluruh agama.

  2. Undang-undang yang Mengatur Tentang THR

    Pemberian THR karyawan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994.

    Berdasarkan Permenaker No. 6/2016 tersebut, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah wajib membayar THR, baik itu berbentuk perusahaan, yayasan, perorangan, atau perkumpulan. Dalam hal ini, upah adalah upah bersih atau upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap sesuai dengan Permenaker No. 6/2016 Pasal 3 Ayat 2. Pengusaha wajib memberi THR keagamaan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih secara terus menerus. Peraturan tersebut berlaku pada seluruh karyawan dengan status kerja apa pun, baik karyawan tetap, karyawan kontrak, atau karyawan paruh waktu.

  3. Waktu Pemberian THR

    Menurut permenaker No. 6/2016 Pasal 5 Ayat 1, pembayaran THR diberikan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing karyawan. Namun, ada kalanya karyawan mendapatkan THR tidak pada hari raya keagamaan yang dirayakan agamanya, melainkan pada hari raya keagamaan agama lain. Biasanya, hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan karyawan. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, apabila ada kesepakatan antara Anda dan pengusaha bahwa THR dibayarkan bersamaan dengan hari raya keagamaan lain, mana Anda akan mendapat THR pada hari raya keagamaan yang disepakati.

    THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri atau hari raya keagamaan lain agar karyawan memiliki waktu yang cukup untuk menikmatinya bersama keluarga. Jika pengusaha terlambat membayar THR kepada karyawan, maka berdasarkan Permenaker No. 6/2016 Pasal 10, ia akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Cara menghitung THRTHR setidaknya diberikan paling lambar tujuh hari sebelum lebaran. (Source: Pixabay)

  1. Jumlah THR yang Berhak Didapatkan Karyawan

    Besarnya jumlah THR telah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 Pasal 3 Ayat 1 dengan ketetapan sebagai berikut:

    – Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;

    – Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: “masa kerja/12 x 1 bulan upah.”

    Baca juga: Aturan THR Karyawan Terbaru, Kerja 1 Bulan Bisa Dapat THR!

  2. Cara Menghitung THR Karyawan

    Agar Anda bisa memahami lebih jauh tentang cara menghitung THR dan mengetahui jumlah THR yang Anda dapatkan, mari menghitungnya melalui contoh kasus.

    Contoh Kasus 1

    A telah bekerja sebaya karyawan di Perusahaan X selama 3 tahun. Setiap bulannya, A mendapat upah pokok sebesar Rp 3.500.000, tunjangan anak sebesar Rp 500.000, tunjangan perumahan sebesar Rp 300.000, serta tunjangan transportasi dan makan sebesar Rp 1.500.000. Maka, THR yang berhak didapatkan A adalah sebagai berikut:

    Karena memiliki masa kerja 12 bulan, A berhak mendapat THR sebanyak satu kali upah. Dalam hal ini, upah adalah jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

    – Gaji pokok : Rp 3.500.000

    – Tunjangan tetap : Rp 800.000 (tunjangan anak ditambah tunjangan perumahan)

    Tunjangan transportasi dan makan tidak termasuk dalam hitungan karena merupakan tunjangan tidak tetap yang diberikan tergantung kehadiran A. Jadi, cara menghitung THR yang berhak didapatkan oleh A adalah:

    1 x (Rp 3.500.000 + Rp 800.000) = Rp 4.300.000

    Contoh Kasus 2

    B telah bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Z selama 6 bulan. Setiap bulannya, B mendapat upah pokok sebesar Rp 3.000.000, tunjangan jabatan sebesar Rp 300.000, serta tunjangan transportasi dan makan sebesar Rp 500.000. Maka, jumlah THR yang berhak didapatkan oleh B adalah sebagai berikut:

    – Gaji pokok : Rp 3.000.000

    – Tunjangan tetap : Rp 300.000 (tunjangan jabatan)

    Tunjangan transportasi dan makan tidak termasuk dalam hitungan karena merupakan tunjangan tidak tetap yang diberikan tergantung kehadiran B. Jadi, cara menghitung THR yang berhak didapatkan oleh B adalah:

    6/12 x (Rp 3.000.000 + Rp 300.000) = Rp 1.650.000

Cara menghitung THRKaryawan yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR sebanyak 1 kali upah bulanan. (Source: Pixabay)

  1. Apakah Perusahaan Dapat Memotong THR Karena Karyawan Punya Utang pada Perusahaan?

    THR sebagai pendapatan karyawan bisa saja dipotong oleh pengusaha jika ia memiliki utang pada perusahaan. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Namun, pemotongan tersebut tidak boleh melebihi 50% dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima. Tujuannya adalah agar karyawan yang bersangkutan tetap dapat merayakan hari raya keagamaannya. Selain itu, perlu ditekankan pula bahwa cicilan utang karyawan ke perusahaan harus ada bukti tertulisnya.

  2. Bagaimana Jika Pengusaha Tidak Mau Membayar THR?

    Sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR akan diancam dengan hukuman, baik hukuman pidana kurungan maupun denda. Ia juga akan dikenai sanksi administratif berupa:

    – Teguran tertulis

    – Pembatasan kegiatan usaha

    – Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi

    – Pembekuan kegiatan usaha

    Apabila pengusaha tidak memberikan THR kepada Anda, atau jika cara menghitung THR tidak sesuai ketentuan, Anda bisa mengadukan masalah tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial di provinsi tempat Anda bekerja. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak karena adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

     

THR merupakan salah satu hak karyawan yang wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dengan mengetahui panduan dan cara menghitung THR di atas, Anda bisa memastikan bahwa THR yang Anda terima sudah sesuai dengan hak dan ketentuan peraturan pemerintah. Selamat merayakan hari raya keagamaan Anda!

Artikel terkait

Tahapan, Metode dan Pendekatan Analisis Beban Kerja di Perusahaan

March 13, 2017 Human Resources (HR)

Analisis beban kerja sangat berkaitan dengan penyusunan kebutuhan pegawai. Penyusunan kebutuhan pegawai biasanya terdiri dari tugas pokok dan fungsi, analisis, dan informasi jabatan seperti nama dan ikhtisar jabatan, uraian tugas, analisis beban kerja, kebutuhan pegawai, dan peta jabatan kebutuhan. Metode workload analysis adalah proses menghitung beban kerja suatu posisi/sub posisi dan juga kebutuhan jumlah orang…

Baca selengkapnya