Optimalisasi Pajak Digital bagi Bisnis Indonesia

September 28, 2018 Accounting

Model bisnis di Indonesia saat ini sudah mulai berubah. Perubahan tersebut tampak dari semakin menjamurnya startup di Indonesia yang belakangan beralih menuju model bisnis digital. Fokus terhadap penggunaan teknologi, bisnis digital perlahan namun pasti semakin menjadi tantangan bagi bisnis yang masih menjalankan model tradisional. Rontoknya bisnis perusahaan retail multinasional seperti 7 Eleven dan Lotus di Indonesia juga bisa menjadi dampak dari perubahan ini.

Dampak digitalisasi ekonomi harus segera ditangani. Tidak hanya soal daya beli masyarakat yang semakin menurun karena perputaran ekonomi telah beralih ke ekonomi digital seperti belanja online hingga pembelian produk atau jasa digital, namun juga persoalan perpajakan. Indonesia sendiri sedang mengatur regulasi untuk menerapkan pajak digital. Optimalisasi pajak digital bagi bisnis Indonesia diharapkan dapat membuat bisnis e-commerce lebih tertata. Berikut informasinya!
Pajak Digital, Online pajak, Bayar Pajak, Pajak, Pajak bisnis, PPH 21, PPN, Pajak OnlineDampak digitalisasi ekonomi juga berimbas pada perpajakan. (Image Source: Unsplash)

  1. Mengenal ekonomi digital

    Ekonomi digital merupakan hasil dari proses transformasi yang dibawa oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Transformasi ini membuat teknologi menjadi lebih murah, lebih kuat, meningkatkan proses bisnis, dan membawa inovasi bagi berbagai sektor ekonomi. Semakin pesatnya ekonomi digital dapat membawa perubahan bagi perekonomian dunia. Mulai dari transportasi online, online course, hingga interaksi sosial yang dilakukan melalui media sosial.

    Berdasarkan informasi dari PBB dalam Handbook tentang Protecting the Tax base of Developing Countries, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah meningkatkan permasalahan yang berkaitan dengan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa ekonomi digital membawa ancaman cukup besar bagi sektor perpajakan sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia khususnya harus sigap merespon perkembangan tersebut.

    Kesigapan pemerintah dalam merespon perkembangan ekonomi digital sangat penting untuk meminimalkan potensi hilangnya basis pajak. Apalagi jumlah penduduk yang besar serta kecenderungan tingkat konsumsi yang tinggi. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara paling menarik bagi investor untuk membangun perusahaan rintisan berbasis digital atau startup. Perkembangan startup yang pesat ini tentu harus diimbangi dengan regulasi pajak yang akurat.

  2. Mengenal transaksi digital

    Transaksi digital atau yang lebih akrab dengan sebutan e-commerce merupakan proses jual beli barang atau jasa secara elektronik. Proses jual beli barang atau jasa secara elektronik ini dimungkinkan oleh faktor pemanfaatan internet dan media sosial. Dengan kata lain, e-commerce merupakan proses berbisnis menggunakan teknologi elektronik. Besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap e-commerce dapat terlihat dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik.

    BPS menunjukkan jumlah e-commerce di Indonesia meningkat sekitar 17%. Tentunya, pertumbuhan e-commerce yang cukup tinggi bisa memperluas potensi pajak dan memaksimalkan pendapatan pajak di Indonesia. Transaksi digital pun bisa dikenai Pajak atas Penghasilan (PPh), Pajak atas Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    Berdasarkan sejumlah dasar hukum pengenaan pajak terhadap transaksi digital, tidak ada perlakuan pajak khusus yang diberlakukan. Baik pengusaha konvensional maupun pengusaha online mempunyai kesamaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga tercipta keadaan antara keduanya. Penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce dapat dilihat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak di SE-62/PJ/2013.

  3. Tantangan perpajakan yang muncul akibat ekonomi digital

    Perkembangan ekonomi digital menimbulkan beberapa isu dalam perpajakan. Dua isu yang paling hangat adalah soal Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kedua isu ini muncul akibat upaya perusahaan multinasional dalam menciptakan kehadiran digital terkait perekonomian suatu negara secara signifikan tanpa harus dikenakan pajak. Ada juga atribusi nilai (laba dan biaya) yang dibuat dari data lokasi pemasaran yang relevan melalui penggunaan produk dan jasa digital.

    Skema penghindaran perusahaan multinasional terhadap pajak dari suatu negara melibatkan tiga hal utama, di antaranya Bentuk Usaha Tetap (BUT), adanya Controlled Foreign Company (CFC), dan transaksi Transfer Pricing. Munculnya sejumlah model bisnis baru pada perekonomian digital serta lambatnya respon pemerintah terhadap perubahan ini memberi celah bagi perusahaan yang aktif dalam ekonomi digital untuk melakukan penghindaran pajak.

    Ada tiga cara yang dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu menghindari status BUT, pembentukan perusahaan cangkang (CFC) di negara yang mempunyai aturan lemah mengenai CFC, dan upaya transfer pricing menggunakan intangible goods (termasuk hard-to-value intangibles). Dilihat dari sisi Pajak Pertambahan Nilai, ekonomi digital juga memberikan tantangan dalam pemungutan PPN impor barang, pemanfaatan jasa, dan intangibles yang diperoleh konsumen akhir dari supplier luar negeri.

  4. Bagaimana dengan Indonesia?

    PPN di Indonesia sendiri menganut prinsip tempat tujuan. Oleh karena itu, pesatnya ekonomi digital makin memperbesar hilangnya potensi penerimaan negara akibat pemanfaatan teknologi dalam setiap penyerahan maupun penggunaan barang atau jasa khususnya pada transaksi cross-border. Nah, pemungutan PPN yang tidak berjalan atas transaksi cross-border tersebut bisa meningkatkan risiko persaingan usaha yang tidak sehat.

    Hal ini terjadi kepada domestic retail yang diwajibkan menetapkan PPN atas penjualan kepada konsumen akhir. Tentu saja kondisi ini memberikan ketidakadilan bagi Wajib Pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak yang menjual produknya dengan harga lebih tinggi akibat PPN. Padahal, supplier luar negeri bisa mampu menjual produknya bebas dari PPN.

Itulah informasi tentang optimalisasi pajak digital bagi bisnis Indonesia yang harus Anda ketahui. Manfaatkan software Sleekr Accounting untuk membantu bisnis Anda dalam mengoptimalisasi pajak secara digital melalui fitur Pajak Online dan eFaktur. Tak perlu double input karena semua sudah terintegrasi dalam Sleekr Accounting. Semoga bisa bermanfaat dan membantu Anda untuk turut mengoptimalkan pajak digital di industri bisnis Indonesia!