Kebutuhan tidak terduga bisa menjadi masalah untuk siapa saja, tidak terkecuali karyawan. Mungkin jika jumlahnya tidak besar, karyawan masih bisa mengatasinya. Namun akan berbeda cerita ketika nilainya besar. Karyawan biasanya akan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan untuk mengatasi hal ini. Lalu apa hubungannya pinjaman karyawan dengan perusahaan?

Meski terkesan bukan urusan perusahaan, namun pinjaman yang akan diajukan karyawan memiliki syarat dan ketentuan. Pinjaman yang paling umum untuk karyawan adalah KTA atau Kredit Tanpa Agunan, yang syaratnya terkesan mudah dan tidak memberatkan. Apakah demikian? Hal ini akan dibahas di lain artikel.

Kredit Tanpa Agunan yang diajukan oleh karyawan ke lembaga keuangan, misalnya saja bank, memiliki beberapa syarat utama. Diantaranya adalah status kependudukan, batas usia, batas penghasilan, batasan besaran pinjaman dan slip gaji. Tentu hingga bagian ini Anda sudah melihat dimana hubungan antara pinjaman karyawan dengan perusahaan. Selengkapnya, simak penjelasan poin-poin berikut ini.

1. Status Kependudukan

   Syarat utama dari pengajuan pinjaman yang dilakukan karyawan adalah status kependudukan karyawan tersebut. Karena lembaga keuangan berposisi di Indonesia, maka syarat pengajuan pinjaman ini adalah Kartu Tanda Penduduk Negara Indonesia. Kepemilikan KTP secara jelas dan valid menunjukkan bahwa karyawan merupakan warga negara Indonesia dan menetap di wilayah Indonesia.

   Memang kepemilikan KTP bukan lagi menjadi masalah jika karyawan yang bersangkutan memang merupakan warga Indonesia yang sah. Karena berkas ini jadi syarat utama, maka keberadaan berkas ini bersifat wajib.

2. Pembatasan Usia

   Umumnya batas usia yang ditetapkan untuk pengajuan pinjaman seperti KTA adalah 21 tahun hingga 60 tahun. Hal ini karena mempertimbangkan kematangan dan kedewasaan dari karyawan yang akan mengajukan pinjaman. Idealnya, manusia pada usia tersebut telah memiliki pola pikir yang terstruktur sehingga memahami benar apa untung-rugi pengajuan pinjaman yang dilakukan.

   Untuk batas atas sendiri, 60 tahun, merupakan usia ideal dimana karyawan masih produktif. Asumsinya pada batas usia ini, pinjaman yang diajukan masih dapat dibayar dengan dana pensiun atau dana lain yang nantinya akan dimiliki oleh karyawan. Jika melebihi usia 60 tahun, biasanya akan memberatkan pertimbangan pengajuan pinjaman yang dilakukan.

3. Batas Penghasilan

   Pinjaman yang diajukan, tentu akan memiliki syarat batas penghasilan. Logikanya, lembaga yang menyediakan jasa pinjaman tidak akan mungkin beroperasi jika pinjaman yang dilakukan tidak dapat dikembalikan. Jika misal karyawan yang mengajukan pinjaman dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengembalikan pinjaman tersebut, tentu akan menjadi satu faktor pertimbangan besar.

   Batas yang biasanya digunakan adalah Upah Minimum Regional. Jika upah yang diterima karyawan kurang dari UMR yang berlaku di daerah tersebut, maka pinjaman cenderung akan sulit disetujui. Sebaliknya, jika upah yang diterima di atas angka UMR, maka pinjaman yang diajukan lebih mudah disetujui. Hal ini berdasarkan perhitungan ideal kapabilitas karyawan dalam mengembalikan dana yang dipinjam.

4. Batas Pinjaman

   Mengacu pada poin sebelumnya mengenai penghasilan, maka lembaga penyedia jasa pinjaman tersebut tentu akan memiliki daftar lengkap daftar pinjaman maksimal dan minimal. Dengan penghasilan yang besar, maka batas maksimal pinjaman juga akan naik. Penghasilan yang besar dianggap sebagai kemampuan karyawan dalam mempertanggungjawabkan pinjaman yang diajukan.

   Jadi, untuk range penghasilan yang berbeda, maka besaran maksimal pinjaman yang diajukan juga akan berbeda. Biasanya, batas pinjaman dan besaran penghasilan akan mengacu pada berkas catatan penghasilan dari karyawan yang berupa slip gaji.

5. Slip Gaji

   Setiap detail pembayaran yang dilakukan pada karyawan, perusahaan akan memberikan slip gaji. Slip gaji sendiri selain berisi detail pembayaran upah juga merupakan dokumen valid yang menyatakan status kepegawaian karyawan tersebut. Biasanya, dalam slip gaji akan tertera apakah karyawan merupakan karyawan tetap atau tidak tetap. Tentu pencantuman ini tergantung masing-masing perusahaan.

   Dokumen ini yang nantinya akan disertakan dan menjadi syarat untuk melakukan pinjaman karyawan. Lembaga penyedia jasa pinjaman akan melihat dan mempelajari slip gaji yang disertakan, biasanya beberapa bulan terakhir, untuk mengetahui seberapa kapasitas  yang dimiliki karyawan. Dengan perhitungan tertentu, kemudian akan dapat diketahui jumlah maksimal yang bisa diberikan, atau disetujui-tidaknya pengajuan pinjaman yang dilakukan karyawan.

Memang jika melihat pengeluaran ideal dan pemasukan yang didapat, wajarnya karyawan tidak akan mengalami kekurangan. Namun sekali lagi, jika terjadi kebutuhan mendesak, maka pinjaman mungkin menjadi satu-satunya jalan. Untuk itu, demi lancarnya proses yang dilakukan karyawan, sudah sewajarnya perusahaan memberikan slip gaji yang menjadi hak karyawan dan kewajiban perusahaan.

Slip gaji yang disertakan dalam pengajuan pinjaman karyawan bisa didapat dari proses administrasi penggajian. Dengan bantuan software HR seperti Talenta, proses ini dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Setiap variabel yang berpengaruh pada gaji karyawan akan secara otomatis diperhitungkan dan dicatat, sehingga detail yang tercantum dalam slip gaji datanya akurat. Optimalkan setiap proses pengelolaan karyawan dengan Talenta, dan rasakan manfaatnya!